Saturday 28 November 2015

Investasi Sektor Publik

PEMBAHANSAN
INVESTASI SEKTOR PUBLIK
I.         DEFINISI INVESTASI
    Investasi menurut Carsberg (1974,pp.1-2) adalah beberapa aktivitas yang membutuhkan pengeluaran/ pembiayaan dan pendapatan/ manfaat /hasilnya tidak diterima secara bersamaan.
Menurut Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Menurut Husnan (1996:5) menyatakan bahwa “proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.” Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain.
II.      PROGRAM INVESTASI SEKTOR PUBLIK
  Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal/investasi yang merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran atau modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif perlu dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisisi investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keuangan sektor publik. Program investasi merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal/investasi dengan anggaran rutin. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen, namun dalam praktiknya terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, diantaranya :
a)      Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
b)      Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang.
c)      Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada.
d)     Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.
Sebelum keputusan melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup :
a)      Inventarisasi investasi
b)      Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.
c)      Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada.
d)     Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.
e)      Inventarisasi kebutuhan investasi
f)       Evaluasi kelayakan investasi
g)      Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Kelayakan investasi dapat dianalisis dengan NPV, IRR,  PP ( Payback Period) , Cost Benefit Analysis, dan Cost Efectiveness Analysis.
III.            PENENTUAN KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK
Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul akan dilakukannya investasi dan salah satu penggolongannya adalah:
3.1  Investasi penggantian.
Penilaian investasi perlu mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan dibeli. Bila umur ekonomi barang telah habis, maka perlu pembelian barang modal baru untuk menggantinya. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi memberikan manfaat.

3.2  Investasi penambah kapasitas.
Investasi penambahan modal perlu dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang ada saat ini. Jika suatu barang modal sudah kurang (tidak) efisien lagi, sementara terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan kapasitas.
3.3  Investasi baru.
Investasi dapat juga berupa investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka yang harus mendapat perhatian lebih besar adalah pertimbangan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial budaya dan aspek distribusi.
IV.      FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INVESTASI SEKTOR PUBLIK:
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah :
4.1     Tingkat Diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required rate of return), maka proyek tersebut harus ditolak. Penghitungan tingkat diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Pada sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (equity finance) dan pembiayaan utang (debt finance), Biaya modal total dapat dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan rumus: K0=Ke.(E/V) + Kd.(l-T).(D/V)
Ket :
K0 = biaya modal total
Ke = biaya modal (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi modal)
Kd = biaya utang (tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi utang)
T   = Tingkat pajak
E   = Harga pasar saham
D   = harga pasar surat berharga utang
V   = E + D = nilai pasar perusahaan secara keseluruhan
Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social discount rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau disebut social time preference rate (STPR).
4.2 Inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (expectedfuture returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.
4.3     Risiko dan Ketidakpastian. Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebi­jakan yang tidak konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut menyumbang risiko investasi suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan contract right dapat menurunkari risiko investasi.
4.4  Capital Rationin. Keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan faktor-faktor di atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan hal-hal berikut: Tingkat utang pemerintah, Social opportunity cost rate dan social time preference rate Bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai dengan dana investasi meliputi:
5.      ASPEK-ASPEK KELAYAKAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK
Dalam perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat adanya suatu investasi tertentu.
5.1 Aspek Teknis. Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus diper­timbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.
5.2  Aspek Sosial dan Budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertim­bangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek legal dan lingkungan.
5.3 Aspek Ekonomi dan Finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomi­an secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan.
5.4 Aspek Distribusi Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek investasi.
6.      TEKNIK DASAR PENILAIAN INVESTASI PUBLIK
6.1 Langkah-langkah dalam mengevaluasi proyek investasi
       Pada dasarnya, prinsip penilaian investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu :
a)         Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan
Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif  investasi untuk mancapai tujuan organisasinya. Keterkaitan antara satu proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mepengaruhi investasi yang lain.

b)   Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan (cost /benefit relationship).
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya social (social cost/benefit) yang ditimbulkan dari investasi publik yang akan dilakukan. Karena biaya dan manfaat ini seringkali tidak dapat langsung diukur dengan satuan uang, maka teknik analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Dalam anailis biaya manfaat, benefit (manfaat) ditekankan pada semua keunggulan ekonomi dan sosial yang diperoleh, sedangkan cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang dikuantifikasikan dalam bentuk uang.

c)    Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah.
Dalam langkah ini terkadang terdapat kesulitan apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah misalnya manfaat dan biaya sosial. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung nilai manfaat dari proyek secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya (cost effectiveness analysis)

d)        Memilih proyek yang memiliki manfaat besar dan efektifitas biaya yang tinggi.
Rasio biaya dan manfaat atau efektifitas biaya merupakan teknik awal penentuan penerimaan proyek, ada banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Tidak semua biaya dan manfaat sosial dapat dimasukkan dalam perhitungan. Analisis moneter mungkin mengidikasikan bahwa proyek akan memberikan nilai uang terbaik, tetapi faktor-faktor politik, respon pemerintah serta tekanan-tekanan sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas proyek tersebut.

6.2 Teknik Mengevaluasi Investasi
       Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu :
a)      Metode Penilaian Investasi Tradisional
Metode tradisional yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan (accounting rate of return on capital employed-ROCE) dan payback period (PP).
ü  Secara sederhana ROCE dirumuskan :                     Laba akuntansi
                                                                                  Jumlah modal yang diinvestasikan
Informasi mengenai laba akuntansi diperoleh dari laporan laba/rugi organisasi, sedangkan informasi modal dapat diketahui dari neraca. Masalah dalam menggunakan metode ROCE adalah :
1.      Penghitungan angka akuntansi didasarkan pada konsep akuntansi akrual dan memasukkan item-item bukan kas, seperti depresiasi dan cadangan kerugian piutang.
2.      Hanya mengukur periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang.

ü  Payback Period dirumuskan :              Investasi Awal
Keuntungan tahunan
Payback period digunakan untuk mengatahui jangka waktu pengembalian investasi. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif mudah dan sederhana. Namun demikian, payback period mengandung kelemahan yaitu :
1.      Mengabaikan penerimaan-penerimaan investasi atau proceeds yang diperoleh setelah payback period dicapai.
2.      Mengabaikan nilai waktu uang.
3.      Tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat muttualy exclusive.

b)      Metode aliran kas yang didiskontokan (discounted cash flow/DCF)
Metode penilaian investasi dengan menggunakan discounted cash flow, antara lain :
ü  Net Present value (NPV)
NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas di masa datang dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal. Proyek yang memberikan nilai NPV positif adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima dan proyek yang nilai NPV-nya negatif adalah proyek yang harus ditolak.
Net Present Value dapat dirumuskan sebagai berikut :
atau
Dalam hal ini:
i      = tingkat diskonto
n     = 1,……..,50 th. (umur proyek)
CF = cash flow
Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan:
NPV = (Cash flow x Present value factor) – Investasi
         = (CF x pvj)--1
(CF x pvf) disebut juga Gross Present Value.

ü  Internal rate of return (IRR)
IRR adalah ukuran yang menyetarakan aliran kas bersih dimasa datang dengan pengeluaran investasi awal. IRR dinyatakan dengan prosentase, proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah proyek yang potensial untuk diterima.

            Selain itu untuk menganalisis usulan investasi publik, dapat menggunakan beberapa alat analisis lainnya yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, yaitu :

v  Net Present Benefits (NPB)
Net Present Benefits (Manfaat Bersih Sekarang) merupakan nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun anggaran tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. Net present benefit dapat dirumuskan sebagai berikut:
atau
Dalam hal ini :
NPB  = Nilai besih, yaitu manfaat dikurangi dengan biaya tahun ke-n
i         =  tingkat bunga
N       = 1,…….,50 th.(umur proyek)
M      = Manfaat
C       = biaya
      Catatan : proyek yang dipilih adalah jenis proyek yang memiliki nilai NPB tertinggi

v  Analisis Biaya – Manfaat (cost benefit analysis)
Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan membandingkan nilai sekarang (present value) dari seluruh manfaat/keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang dari seluruh biaya proyek. Berdasarkan CBA kriteria keputusan penerimaan proyek didasarkan pada proyek-proyek yang memberikan nilai keuntungan yang lebih besar dari biayanya.
Analisis Benefit-Cost Ratio dirumuskan sebagai berikut:

Berdasarkan metode ini, suatu proyek akan dilaksanakan bila (M/C)>1. Analisis biaya manfaat dikembangkan sebagai alat untuk membangun kriteria-kriteria terhadap penilaian investasi sektor publik, termasuk disini manfaat sosial bersih yang diperoleh dari investasi. Menurut  Dixon (1994) dalam Blundell dan Murdock (1997), analisis biaya manfaat pada dasarnya dapat mengukur manfaat sosial bersih (Net Social Benefit). Dixon menerangkan bahwa terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis biaya manfaat, yaitu
  1. Memutuskan biaya dan manfaat apa saja yang akan dimasukkan Dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya double counting yaitu satu manfaat atau biaya yang menyebabkan manfaat atau biaya yang lain dimasukkan secara bersama-sama
  1. Mengukur dan mengevaluasi biaya dan manfaat. Manfaat dan biaya yang berwujud (tangible) lebih mudah untuk dihitung, tetapi yang bersifat tidak berwujud (intangible) relatif lebih sulit untuk dihitung
  1. Timing dan aliran biaya dan manfaat. Waktu pengakuan biaya atau manfaat yang terjadi. Nilai yang tertinggi dimasukkan dalam biaya atau manfaat yang terjadi lebih awal
v  Analisis Efektifitas Biaya (cost effectiveness analysis)
Analisis Efektifitas Biaya dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial secara kuantitatif. Analisis efektifitas biaya meliputi penilaian terhadap biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Dengan kata lain Analisis Efektifitas Biaya memusatkan pada pengukuran suatu yang dapat diukur.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis efektifitas biaya adalah sebagai berikut :
a.       Menentukan jumlah dan waktu atas semua biaya modal
b.      Membuat estimasi biaya yang akan terjadi (running cost) selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
c.       Membuat estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
d.      Membuat estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
e.       Mendiskontokan biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan.
f.       Menjelaskan secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak dapat dikuantifikasikan yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.
SIMPULAN
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Investasi publik memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal/investasi yang merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran atau modal/investasi. Penentuan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan peningkatan kualitas investasi.
            Kelayakan investasi dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Sedangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam investasi publik adalah tingkat diskonto yang diperlukan, tingkat inflasi, risiko dan ketidakpastian dan capital rationing. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu : (1) metode penilaian investasi tradisional dan (2) metode aliran kas yang didiskontokan. Untuk menganalisis investasi publik dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta. antara lain : Net Present Value (NPV), Analisis Payback Period (PP), Net Present Benefit (NPB), Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis) dan Analisis Efektivitas Biaya (Cost Effectiveness Analysis).









  DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE: Yogyakarta.
Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi:Yogyakarta.
http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/07/analisis-investasi-publik_26.html
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH.