PEMBAHANSAN
INVESTASI SEKTOR PUBLIK
I.
DEFINISI
INVESTASI
Investasi
menurut Carsberg (1974,pp.1-2) adalah beberapa aktivitas yang membutuhkan
pengeluaran/ pembiayaan dan pendapatan/ manfaat /hasilnya tidak diterima secara
bersamaan.
Menurut
Sunariyah (2003:4): “Investasi adalah penanaman modal untuk satu atau lebih
aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan
mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.” Menurut Husnan (1996:5)
menyatakan bahwa “proyek investasi merupakan suatu rencana untuk
menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil
untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.” Pada umumnya manfaat ini
dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya
tanah, mesin, bangunan dan lain-lain.
II. PROGRAM INVESTASI SEKTOR PUBLIK
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan
masyarakat, pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi
publik. Keputusan investasi publik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan
program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Investasi publik
memiliki kaitan erat dengan penganggaran modal/investasi yang merupakan proses
untuk menganalisis proyek-proyek dan memutuskan apakah proyek tersebut dapat
diakomodasi oleh anggaran atau modal/investasi. Untuk memberikan mekanisme
dalam mengatur proyek investasi publik secara lebih efisien dan efektif perlu
dilakukan analisis investasi secara mendalam. Analisisi investasi berhubungan
erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen
keuangan sektor publik. Program investasi merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran
modal/investasi dengan anggaran rutin. Fokus perhatiannya ditujukan untuk
mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen, namun dalam praktiknya
terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, diantaranya :
a)
Memastikan bahwa program investasi
publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif.
b)
Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan
di masa yang akan datang.
c)
Mengevaluasi relevansi proyek-proyek
yang ada.
d)
Mengembangkan analisis dan perencanaan
untuk pengeluaran investasi dan pengeluaran rutin.
Sebelum
keputusan melakukan investasi, pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan
kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu
dilakukan evaluasi yang mencakup :
a)
Inventarisasi investasi
b)
Inventarisasi investasi memuat daftar
nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini
ada, apakah baik ataukah buruk.
c)
Cakupan layanan dengan tingkat investasi
yang sekarang ada.
d)
Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan
saat ini dan masa yang akan datang.
e)
Inventarisasi kebutuhan investasi
f)
Evaluasi kelayakan investasi
g)
Kriteria kelayakan investasi meliputi
aspek-aspek teknis, sosial budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi.
Kelayakan investasi dapat dianalisis dengan NPV, IRR, PP ( Payback
Period) , Cost Benefit Analysis, dan
Cost Efectiveness Analysis.
III.
PENENTUAN
KEBUTUHAN INVESTASI PUBLIK
Penentuan
kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan
ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi
publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan
peningkatan kualitas investasi. Ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul
akan dilakukannya investasi dan salah satu penggolongannya adalah:
3.1 Investasi penggantian.
Penilaian investasi perlu
mempertimbangkan umur teknis dan umur ekonomis dari barang modal yang akan
dibeli. Bila umur ekonomi barang telah habis, maka perlu pembelian barang modal
baru untuk menggantinya. Umur ekonomi terkait dengan perkiraan waktu efektif
suatu barang modal dapat memberikan manfaat, sedangkan umur teknis terkait
dengan kemampuan barang modal dalam memberikan manfaat hingga tidak mampu lagi
memberikan manfaat.
3.2 Investasi penambah kapasitas.
Investasi penambahan modal perlu
dilakukan bila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan. Jumlah
penambahan unit barang modal ditentukan oleh produktivitas barang modal yang
ada saat ini. Jika suatu barang modal sudah kurang (tidak) efisien lagi, sementara
terjadi kenaikan cakupan pelayanan yang harus dilakukan pemerintah, maka
pemerintah harus mempertimbangkan untuk melakukan investasi penambahan
kapasitas.
3.3 Investasi baru.
Investasi dapat juga berupa
investasi baru yang belum ada sebelumnya. Untuk jenis investasi baru, maka yang
harus mendapat perhatian lebih besar adalah pertimbangan mengenai aspek teknis,
ekonomi, sosial budaya dan aspek distribusi.
IV. FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
INVESTASI SEKTOR PUBLIK:
Faktor-faktor yang
harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik adalah :
4.1
Tingkat
Diskonto. Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan
(rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko
tertentu. Jika suatu proyek tidak memberikan keuntungan yang disyaratkan (required
rate of return), maka proyek tersebut harus ditolak. Penghitungan tingkat
diskonto merupakan bagian yang cukup kompleks dalam analisis investasi. Pada
sektor swasta terdapat dua sumber pendanaan, yaitu pembiayaan modal (equity
finance) dan pembiayaan utang (debt finance), Biaya modal total dapat
dinyatakan dalam bentuk biaya modal rata-rata tertimbang dengan rumus:
K0=Ke.(E/V) + Kd.(l-T).(D/V)
Ket :
K0 = biaya modal total
Ke = biaya modal
(tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi modal)
Kd = biaya utang
(tingkat keuntungan yang disyaratkan atas investasi utang)
T = Tingkat pajak
E = Harga pasar saham
D = harga pasar surat berharga utang
V = E + D = nilai pasar perusahaan secara
keseluruhan
Salah
satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan social discount
rate sebagai suatu tingkat yang merefleksikan preferensi masyarakat terhadap
manfaat saat ini atas manfaat yang akan diterima di masa yang akan datang, atau
disebut social time preference rate (STPR).
4.2
Inflasi. Penilaian investasi harus memperhitungkan
perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, semakin rendah nilai
riil keuntungan di masa depan yang diharapkan (expectedfuture returns) sehingga
semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi
menyebabkan required rate of return semakin tinggi.
4.3
Risiko
dan Ketidakpastian. Required rate of return akan semakin
tinggi jika risiko investasi naik. Ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan
sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak
konsisten dapat meningkatkan risiko investasi. Faktor-faktor tersebut
menyumbang risiko investasi suatu negara (country risk) yang jika sudah sangat
parah dapat mengarah pada kategori default country. Terjaminnya keamanan
berinvestasi, penegakan hukum dan demokrasi, terjaminnya property right dan
contract right dapat menurunkari risiko investasi.
4.4 Capital
Rationin. Keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan
pengeluaran investasi. Pada organisasi sektor publik, selain memperhatikan
faktor-faktor di atas penilaian investasi publik juga harus memperhatikan
hal-hal berikut: Tingkat utang pemerintah, Social
opportunity cost rate dan social time
preference rate Bidang investasi pemerintah yang dapat dibiayai dengan dana
investasi meliputi:
5.
ASPEK-ASPEK
KELAYAKAN INVESTASI SEKTOR PUBLIK
Dalam
perencanaan dan analisis investasi harus dipertimbangkan beberapa aspek yang
secara bersama-sama menunjukkan keuntungan atau manfaat yang diperoleh akibat
adanya suatu investasi tertentu.
5.1 Aspek Teknis.
Aspek teknis merupakan bagian penting dari analisis investasi yang harus
dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari
aspek teknisnya, maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk
ditolak.
5.2 Aspek
Sosial dan Budaya. Aspek sosial budaya ini menyangkut pertimbangan
pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan
manfaat yang besar bagi masyarakat. Aspek sosial budaya mencakup juga aspek
legal dan lingkungan.
5.3 Aspek Ekonomi dan
Finansial. Pertimbangan aspek ekonomi meliputi kegiatan
menganalisis apakah suatu proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang
nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah
kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang
digunakan.
5.4 Aspek Distribusi
Keputusan investasi merupakan keputusan yang perlu dikaitkan dengan masalah
distribusi pelayanan publik secara adil dan merata. Untuk itu perlu diketahui
siapa yang akan menerima manfaat atau keuntungan yang dihasilkan dari proyek
investasi.
6. TEKNIK
DASAR PENILAIAN INVESTASI PUBLIK
6.1 Langkah-langkah
dalam mengevaluasi proyek investasi
Pada dasarnya, prinsip penilaian
investasi sangat sederhana. Terdapat empat langkah utama untuk mengevaluasi
suatu proyek investasi, yaitu :
a)
Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin
dilakukan
Organisasi sektor publik seringkali dihadapkan pada banyak alternatif investasi untuk mancapai tujuan organisasinya. Keterkaitan antara satu
proyek dengan proyek yang lain perlu dipertimbangkan untuk mengetahui sejauh
mana penerimaan atau penolakan suatu investasi akan mepengaruhi investasi yang lain.
b) Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan
(cost /benefit relationship).
Perhitungan manfaat dan biaya harus pula memasukkan analisis manfaat dan biaya social (social cost/benefit) yang ditimbulkan
dari investasi publik yang akan dilakukan. Karena biaya dan manfaat ini seringkali tidak dapat langsung diukur dengan
satuan uang, maka teknik
analisis biaya manfaat sangat cocok untuk diterapkan. Dalam anailis biaya
manfaat, benefit (manfaat) ditekankan
pada semua keunggulan ekonomi dan sosial yang diperoleh, sedangkan cost (biaya) ditekankan pada kelemahan-kelemahan proyek yang
dikuantifikasikan dalam bentuk uang.
c)
Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah.
Dalam langkah ini
terkadang terdapat kesulitan apabila biaya dan manfaat dari suatu proyek
tidak dapat diukur dalam bentuk rupiah misalnya manfaat dan biaya sosial. Hal
yang dapat dilakukan adalah dengan menghitung nilai
manfaat dari proyek secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan analisis efektivitas biaya (cost effectiveness analysis)
d)
Memilih proyek yang memiliki manfaat besar dan
efektifitas biaya yang tinggi.
Rasio biaya dan manfaat
atau efektifitas biaya merupakan teknik awal penentuan penerimaan proyek, ada
banyak ketidakpastian yang dapat mempengaruhi perhitungan. Tidak semua biaya
dan manfaat sosial dapat dimasukkan
dalam perhitungan. Analisis moneter mungkin mengidikasikan bahwa proyek
akan memberikan nilai uang terbaik, tetapi faktor-faktor politik, respon pemerintah serta tekanan-tekanan sosial menyebabkan pertimbangan biaya manfaat diperlukan atas proyek tersebut.
6.2
Teknik Mengevaluasi Investasi
Terdapat
beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Teknik untuk mengevaluasi
investasi dibedakan menjadi dua metode, yaitu :
a) Metode
Penilaian Investasi Tradisional
Metode tradisional yang sering digunakan
adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan (accounting rate of return on capital employed-ROCE) dan payback period (PP).
ü Secara sederhana ROCE dirumuskan : Laba akuntansi
Jumlah modal yang diinvestasikan
Informasi mengenai laba
akuntansi diperoleh dari laporan laba/rugi organisasi, sedangkan informasi
modal dapat diketahui dari neraca. Masalah dalam menggunakan metode ROCE adalah
:
1.
Penghitungan angka akuntansi didasarkan
pada konsep akuntansi akrual dan memasukkan item-item bukan kas, seperti
depresiasi dan cadangan kerugian piutang.
2. Hanya
mengukur periode tunggal tanpa memperhitungkan nilai waktu uang.
ü Payback
Period
dirumuskan
: Investasi Awal
Keuntungan
tahunan
Payback period digunakan
untuk mengatahui jangka waktu pengembalian investasi. Payback period merupakan teknik analisis investasi yang relatif
mudah dan sederhana. Namun demikian, payback
period mengandung kelemahan yaitu :
1.
Mengabaikan penerimaan-penerimaan
investasi atau proceeds yang
diperoleh setelah payback period
dicapai.
2. Mengabaikan
nilai waktu uang.
3. Tidak
dapat digunakan untuk pengambilan keputusan investasi yang bersifat muttualy exclusive.
b) Metode
aliran kas yang didiskontokan (discounted
cash flow/DCF)
Metode penilaian investasi dengan
menggunakan discounted cash flow, antara
lain :
ü
Net Present value (NPV)
NPV dihitung dengan cara
mendiskontokan aliran kas di masa datang dengan faktor diskonto tertentu yang
merefleksikan biaya kesempatan modal. Proyek yang memberikan nilai NPV positif
adalah proyek yang memiliki prioritas untuk diterima dan proyek yang nilai
NPV-nya negatif adalah proyek yang harus ditolak.
Net Present Value dapat dirumuskan sebagai berikut :
atau
Dalam
hal ini:
i =
tingkat diskonto
n =
1,……..,50 th. (umur proyek)
CF = cash flow
Dengan formulasi lain, NPV dinyatakan:
NPV = (Cash flow x Present value factor) – Investasi
=
(CF x pvj)--1
(CF x pvf) disebut juga Gross Present Value.
ü Internal
rate of return
(IRR)
IRR adalah ukuran yang menyetarakan
aliran kas bersih dimasa datang dengan pengeluaran investasi awal. IRR
dinyatakan dengan prosentase, proyek yang memiliki nilai IRR yang besar adalah
proyek yang potensial untuk diterima.
Selain itu untuk menganalisis usulan
investasi publik, dapat menggunakan beberapa alat analisis lainnya yang biasa
digunakan untuk menilai kelayakan suatu proyek pada sektor swasta, yaitu :
v
Net Present Benefits (NPB)
Net
Present Benefits (Manfaat Bersih Sekarang) merupakan
nilai bersih suatu proyek setelah dikurangi seluruh biaya pada satu tahun
anggaran tertentu dari keuntungan atau manfaat yang diterima pada tahun yang
bersangkutan dan didiskontokan dengan tingkat bunga yang berlaku. Net present
benefit dapat dirumuskan sebagai berikut:
atau
Dalam hal
ini :
NPB = Nilai
besih, yaitu manfaat dikurangi dengan biaya tahun ke-n
i =
tingkat bunga
N = 1,…….,50 th.(umur proyek)
M = Manfaat
C = biaya
Catatan : proyek yang dipilih adalah
jenis proyek yang memiliki nilai NPB tertinggi
v Analisis Biaya – Manfaat (cost benefit analysis)
Metode cost benefit analysis (CBA) atau benefit cost ratio merupakan cara mengevaluasi suatu proyek dengan
membandingkan nilai sekarang (present
value) dari seluruh manfaat/keuntungan yang diperoleh dengan nilai sekarang
dari seluruh biaya proyek. Berdasarkan CBA kriteria keputusan penerimaan proyek
didasarkan pada proyek-proyek yang memberikan nilai keuntungan yang lebih besar
dari biayanya.
Analisis Benefit-Cost Ratio dirumuskan sebagai
berikut:
Berdasarkan
metode ini, suatu proyek akan dilaksanakan bila (M/C)>1. Analisis
biaya manfaat dikembangkan sebagai alat untuk membangun kriteria-kriteria
terhadap penilaian investasi sektor publik, termasuk disini manfaat sosial
bersih yang diperoleh dari investasi. Menurut Dixon (1994) dalam Blundell dan Murdock
(1997), analisis biaya manfaat pada dasarnya dapat mengukur manfaat sosial
bersih (Net Social Benefit). Dixon
menerangkan bahwa terdapat tiga langkah dalam melakukan analisis biaya manfaat,
yaitu
- Memutuskan biaya dan manfaat
apa saja yang akan dimasukkan Dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan
terjadinya double counting yaitu satu manfaat atau biaya yang menyebabkan
manfaat atau biaya yang lain dimasukkan secara bersama-sama
- Mengukur dan mengevaluasi biaya
dan manfaat. Manfaat dan biaya yang berwujud (tangible) lebih mudah untuk
dihitung, tetapi yang bersifat tidak berwujud (intangible) relatif lebih
sulit untuk dihitung
- Timing dan aliran biaya dan
manfaat. Waktu pengakuan biaya atau manfaat yang terjadi. Nilai yang
tertinggi dimasukkan dalam biaya atau manfaat yang terjadi lebih awal
v
Analisis
Efektifitas Biaya (cost effectiveness
analysis)
Analisis Efektifitas Biaya
dilakukan karena terdapat kesulitan dalam menghitung biaya dan manfaat sosial
secara kuantitatif. Analisis efektifitas biaya meliputi penilaian terhadap
biaya dan manfaat yang dapat dikuantifikasi, baik di masa sekarang maupun di
masa yang akan datang atas suatu proyek dengan pengaruh atau dampak yang tidak
dapat dikuantifikasikan, namun tidak dinilai. Dengan kata lain Analisis
Efektifitas Biaya memusatkan pada pengukuran suatu yang dapat diukur.
Langkah-langkah dalam melakukan analisis
efektifitas biaya adalah sebagai berikut :
a. Menentukan
jumlah dan waktu atas semua biaya modal
b. Membuat
estimasi biaya yang akan terjadi (running
cost) selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
c. Membuat
estimasi output terukur selama umur yang diharapkan dari suatu proyek.
d. Membuat
estimasi pengaruh biaya dan pendapatan atas aktivitas yang dilakukan.
e. Mendiskontokan
biaya dan manfaat yang dapat diukur untuk memungkinkan melakukan perbandingan.
f. Menjelaskan
secara realistis mengenai kemungkinan adanya biaya-biaya dan manfaat yang tidak
dapat dikuantifikasikan yang akan muncul dari proyek yang akan dijalankan.
SIMPULAN
Dalam melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat,
pemerintah dihadapkan pada masalah pengambilan keputusan investasi publik. Investasi publik memiliki
kaitan erat dengan penganggaran modal/investasi yang merupakan proses untuk menganalisis proyek-proyek dan
memutuskan apakah proyek tersebut dapat diakomodasi oleh anggaran atau
modal/investasi. Penentuan kebutuhan
investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi
masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan
investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan
peningkatan kualitas investasi.
Kelayakan investasi dapat
ditinjau dari berbagai aspek, yaitu aspek teknis, aspek sosial budaya, aspek
ekonomi dan finansial, dan aspek distribusi. Sedangkan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam investasi
publik adalah tingkat diskonto yang diperlukan, tingkat inflasi, risiko dan ketidakpastian
dan capital rationing. Teknik untuk mengevaluasi investasi dibedakan
menjadi dua metode, yaitu : (1) metode penilaian investasi tradisional dan (2)
metode aliran kas yang didiskontokan. Untuk menganalisis investasi publik dapat
dilakukan dengan menggunakan alat analisis yang biasa digunakan untuk menilai
kelayakan suatu proyek pada sektor swasta. antara lain : Net Present Value (NPV), Analisis Payback Period (PP), Net
Present Benefit (NPB), Analisis Biaya-Manfaat (Cost Benefit Analysis) dan Analisis Efektivitas
Biaya (Cost Effectiveness Analysis).
DAFTAR PUSTAKA
Bastian,
Indra. 2002. Akuntansi Sektor Publik Di Indonesia. BPFE: Yogyakarta.
Mardiasmo,
2002. Akuntansi Sektor Publik. Andi:Yogyakarta.
http://referensiakuntansi.blogspot.com/2012/07/analisis-investasi-publik_26.html
PERATURAN
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH.